Minggu, 03 November 2013 03:03 wib
baju tahanan KPK (Foto: Heru Haryono/Okezone)
Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, menyebut ada sisi positif dari hal itu. Sebab, KPK kini jadi mainstream. Apa yang dilakukan KPK dicontoh masyarakat.
Tapi ada sisi negatifnya dari tren baru tersebut. Baju 'Tahanan KPK' yang harusnya hanya digunakan para koruptor justru dipakai publik.
"Kita juga enggak ngerti bagaimana caranya mengatasi itu," kata Bambang di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (2/11/2013).
Dijelaskannya, KPK memiliki tiga baju tahanan yang berbeda penggunaannya baik saat usai penangkapan hingga di pengadilan. Mereka yang memakai baju tahanan KPK memang layak menggunakannya.
Ketika baju 'Tahanan KPK' dipakai sembarang orang, Bambang mengaku tidak bisa mengatakan keberatan karena itu merupakan hak setiap orang.
Di mata Bambang, memakai baju bertuliskan tahanan bukan berarti keren seperti anggapan sejumlah orang. "Bahwa itu sebenarnya memalukan, jangan mau pakai baju (tahanan) KPK," tegasnya.
Menurutnya, tren itu dilakukan orang-orang tertentu untuk mengeruk keuntungan. "Ini orang-orang yang menurut saya punya kecerdasan tertentu, memanfaatkan situasi tertentu jadi nilai tambah bagi dia. Tapi tidak bagi kepentingan masyarakat dan kita juga agak sulit menolaknya," tuturnya.
Sementara secara umum, Bambang mengatakan nama KPK kini memang dimanfatkan banyak pihak baik untuk kejahatan maupun kebaikan.
"Di Indonesia itu hampir 900-an kali orang menggunakan simbol KPK tidak pada tempatnya, dan ini kita sudah kasih tahu," ucapnya.
Contoh negatifnya adalah surat pemanggilan pemeriksaan yang ditujukan kepada Dada Rosada saat masih menjabat sebagai Wali Kota Bandung. Dada datang ke KPK, padahal surat itu diketahui ternyata palsu alias bukan dari KPK.
Sedangkan contoh positifnya adalah adanya toko Kelompok Pencinta Kaos (KPK) di kawasan Cihampelas, Kota Bandung. "Yang ini untuk kebaikan," ujar Bambang.
Sementara agar penggunaan nama KPK tidak digunakan pihak tertentu untuk disalahgunakan, KPK sudah membuka semacam layanan informasi publik. "Kami membuka semacam information service, kalau ada apa-apa silahkan cek apakah betul dari KPK atau tidak," jelasnya.
(put)
0 komentar:
Posting Komentar